Berakhlak Mulia, Santri Cendekia

Jumat, 23 Desember 2016

Cara Pengajuan Izin Operasional Pondok Pesantren


Pesantren adalah lembaga pendidikan pertama di Indonesia. Karenanya Pemerintah sangat berkepentingan dalam mengupayakan kebijakan-kebijakan yang pro pesantren. Namun kebijakan itu tidak akan bisa diwujudkan tanpa adanya data riil keberadaan pesantren itu. Itulah yang mendasari pemerintah mengharuskan adanya penerbitan izin operasional pondok pesantren, madin, maupun tpq agar kementerian agama dapat melakukan pendataan dengan baik.

Terbitnya pedoman Izin Pendirian Pesantren SK Dirjen Pendis Nomor 5877 Tahun 2014 ini bisa anda jadikan sebagai referensi untuk hal-hal yang berhubungan dengan prosedur atau mekanisme bagaimana sebuah lembaga pendidikan Pondok Pesantren didirikan sesuai dengan peraturan dari pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama melalui Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Peranan SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 ini penting sekali dan mungkin juga bisa anda pelajari sebagai tambahan wawasan tentang bagaimana seharusnya sebuah Pondok Pesantren menyelenggarakan kegiatan pendidikan dalam mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. 

Selengkapnya berdasar Pedoman Izin Pendirian Pesantren SK Dirjen Pendis Nomor 5877 Tahun 2014 persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pondok Pesantren yang akan mengajukan izin adalah sbb :


1.     Surat Permohonan Piagam Ijin Operasional ditujukan Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang
2.        Profil Pondok Pesantren
3.        Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren
4.        Visi dan Misi
5.        Riwayat Hidup Pengasuh Pondok
6.        Data Ustadz / Ustadzah beserta Lampiran Foto Copy Ijazah terakhir
7.        Data santri yang mukim dan tidak mukim
8.        Konsentrasi Kitab-kitab yang diajarkan
9.        Inventaris yang di miliki
10.    Sumber dana / keuangan Pengelola Pondok Pesantren
11.    Surat Keterangan Tanah ( jika ada)
12.    Akte Notaris Yayasan ( jika ada)
13.    Denah Lokasi Pondok Pesantren
14.    Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat
15.    Surat Rekomendasi dari KUA setempat

Download Contoh Blangko klik disini

0 komentar:

Posting Komentar